(Jateng
Headline – PATI)
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) tahun ajaran 2015/2016 sudah
dimulai baik untuk tingkatan SMP maupun SMA/SMK sederajat. Namun
PPDB ditengarai sangat rawan dengan isu miring atau istilahnya lewat
jalur belakang.
Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Juwana, orang
tua memblokir pintu gerbang sekolah di SMP 2 dan 3 Juwana. Hal itu dikarenakan, para orang tua
mensinyalir terjadinya praktek lewat pintu belakang. Alhasil, kekhawatiran para orang tua
dilampiaskan dengan memblokir pintu gerbang sekolah, karena mereka khawatir
anaknya tidak diterima di sekolah tersebut.
Dari fenomena
tersebut, bahkan belum ada respon dari Pemkab Pati dalam hal ini Dinas
Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pati. Seharusnya
Disdik Pati merespon hal itu, dikarenakan sangat sarat dengan rawan
konflik. Jalur belakang atau oleh
banyak sekolah disebut dengan kemitraan dalam PPDB, bahkan disinyalir juga
terjadi untuk tingkatan yang lebih tinggi SMA/SMK sederajat.
Oleh karena itu praktek demikian perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat, praktiknya tidak sedikit sekolah
yang disinyalir memanfaatkan program kemitraan sebagai dalih menghimpun dana
dari orang tua peserta didik.
"Pemkab tidak boleh mengabaikan kondisi demikian.
Karena jika dibiarkan maka praktik memungut akan menjadi kebiasaan dan rawan
penyelewengan," ujar Ketua Forum Kajian Pendidikan dan Pemberdayaan
Masyarakat (FKP2M), Ali Mahmudi.
Menurutnya, saat ini jalur kemitraan tidak populer lagi
seiring munculnya sistem penerimaan peserta didik baru dengan mengacu pada
nilai ambang batas (passing grade). Namun, faktanya masih ada calon peserta
didik yang tidak memenuhi passing grade yang ditetapkan sekolah tertentu tetapi
bisa diterima.
"Patut dicurigai mereka yang bernilai lebih rendah dari
passing grade tetapi lolos PPDB memiliki kesepakatan tertentu dengan pihak
sekolah. Jadi, tetap saja model kemitraan, jalur belakang, atau istilah lain
masih ada. Pemerintah setempat harus hadir untuk menindak dan tidak boleh abai
dengan kondisi demikian," katanya.
Dia menyarankan pihak terkait untuk tidak hanya mengklaim,
bahwa saat ini tidak ada lagi PPDB jalur kemitraan. Perlu pengecekan lebih
lanjut dengan didasarkan pada kejujuran.
PPDB dengan jalur di luar reguler, kata Ali, justru akan
mengecilkan lembaga pendidikan. Misi yang dibangun tidak lagi mencerdaskan
generasi bangsa yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur, tetapi berburu
kuantitas dan fasilitas.
"Dengan kuantitas apa menjamin kualitas? Ini seharusnya
menjadi renungan bersama dan tidak memanfaatkan kesempatan. Sangat ironis jika
dunia pendidikan menjadi ladang perbuatan yang tidak benar dan tidak
jujur," tandasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, kualitas pendidikan bukan
diukur dari banyaknya peserta didik. Prestasi akademik dan budi pekerti luhur
menjadi tolok ukur utama.
"Intinya jalur apa pun namanya dalam PPDB jika
tujuannya untuk menghimpun dana dari orang-orang beduit maka itu sangat tidak
etis. Toh, negara memberi fasilitas dan dukungan yang jauh lebih baik bagi
seluruh sekolah negeri," lanjutnya.
Dia menilai, justru dengan over kapasitas akibat dari
pembukaan jalur belakang semakin menurunkan efektivitas kegiatan belajar
mengajar. Jika dalam satu rombongan belajar (Rombel) untuk SMA/SMK idealnya
paling banyak 32 peserta didik, dengan adanya jalur khusus itu maka bisa
melebihi.
Kalau pun membuka rombel sendiri, khusus dari PPDB jalur belakang,
maka beban tenaga pendidik semakin tinggi. Jam mengajar guru akan meningkat,
dan itu dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan pendidikan.
"Program pemerintah pusat dengan memberi pelayanan
sekolah gratis harus diamankan hingga ke level bawah. Jangan justru praktik di
bawah bertentangan dengan misi besar Pemerintah Pusat," tambahnya.
 |
| Para orang tua siswa pendaftar menyegel pintu gerbang SMP 02 Juwana, beberapa waktu lalu dikarenakan disinyalir terjadi praktek lewat belakang. Foto by. Dimas Ardianto |
0 komentar:
Posting Komentar