(Jateng Headline - PATI) Kondisi tidak adanya keputusan yang jelas dengan hasil pertemuan mediasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan pengusaha karaoke, jelas menimbulkan polemik yang tidak menentu. Sementara, keberadaan karaoke menurut Pemkab Pati harus sudah menghentikan operasinya sejak 2 Juli 2015.
Polemik ini, menimbulkan konotasi negatif bagi Pemkab Pati dan DPRD Pati bahwa keduanya tidak punya ketegasan yang jelas dengan penegakan Perda No 8 Tahun 2013, tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang keberadaan karaoke. Komitmen dan ketegasan Pemkab Pati dan DPRD Pati pun dipertanyakan oleh ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah.
"Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati jelas menolak keberadaan adanya karaoke di Pati, yang tidak memberikan manfaat, ditinjau dari Agama Islam," jelas Probo Sajiwo, Ketua HTI Kabupaten Pati.
Keberadaan karaoke menurut HTI Pati jelas merusak keluarga terutama ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu kerusakan ekonomi keluarga akibat karaoke pun sudah banyak di Pati. Oleh karena itu, dengan polemik yang berkepanjangan, HTI Pati mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk tegas dan komitmen dengan penegakan Perda No 8 Tahun 2013.
"Akibat dari karaoke selama ini menimbulkan prahara bagi rumah tangga dan remaja di Pati. Untuk itu, karaoke harus secepatnya diselesaikan oleh Pemkab Pati dan DPRD Pati," tegasnya.
HTI Pati menyatakan sikapnya sangat prihatin dengan kondisi yang ada sekarang ini. Polemik yang belum ada ujung pangkalnya harus disikapi oleh ormas Islam di Pati. Jika tidak, maka keberadaan karaoke di Pati akan tetap berlangsung hingga kapan pun.
"Sikap HTI Pati jelas menolak dengan tegas apapun bentuk kemaksiatan. Dan kami juga mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk tegas menutup karaoke," pungkasnya.
Polemik ini, menimbulkan konotasi negatif bagi Pemkab Pati dan DPRD Pati bahwa keduanya tidak punya ketegasan yang jelas dengan penegakan Perda No 8 Tahun 2013, tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang keberadaan karaoke. Komitmen dan ketegasan Pemkab Pati dan DPRD Pati pun dipertanyakan oleh ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah.
"Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati jelas menolak keberadaan adanya karaoke di Pati, yang tidak memberikan manfaat, ditinjau dari Agama Islam," jelas Probo Sajiwo, Ketua HTI Kabupaten Pati.
Keberadaan karaoke menurut HTI Pati jelas merusak keluarga terutama ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu kerusakan ekonomi keluarga akibat karaoke pun sudah banyak di Pati. Oleh karena itu, dengan polemik yang berkepanjangan, HTI Pati mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk tegas dan komitmen dengan penegakan Perda No 8 Tahun 2013.
"Akibat dari karaoke selama ini menimbulkan prahara bagi rumah tangga dan remaja di Pati. Untuk itu, karaoke harus secepatnya diselesaikan oleh Pemkab Pati dan DPRD Pati," tegasnya.
HTI Pati menyatakan sikapnya sangat prihatin dengan kondisi yang ada sekarang ini. Polemik yang belum ada ujung pangkalnya harus disikapi oleh ormas Islam di Pati. Jika tidak, maka keberadaan karaoke di Pati akan tetap berlangsung hingga kapan pun.
"Sikap HTI Pati jelas menolak dengan tegas apapun bentuk kemaksiatan. Dan kami juga mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk tegas menutup karaoke," pungkasnya.
 |
| HTI Kabupaten Pati menolak dengan tegas karaoke dan mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk segera menyelesaikan polemik karaoke. |
0 komentar:
Posting Komentar