(Jateng Headline - PATI) Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati dipicu tidak maksimalnya Pemkab Pati dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2013 tentang karaoke, Rabu (2/9/2015) di halaman Kantor Pemkab Pati.
Walaupun diwarnai dengan bentrokan dengan aparat keamanan, namun perjuangan mahasiswa PMII patut untuk diapresiasi.
"Pemkab Pati bisa membuat dan menetapkan Perda No 8 Tahun 2013, namun Pemkab Pati tidak bisa menegakkan perda tersebut. Ini patut kita curigai adanya kolusi yang terjadi," teriak salah satu orator.
Mahasiswa PMII juga menganggap Bupati Pati dan Satpol PP tidak berdaya dan melempem dengan penegakan perda karaoke. Mereka mencium adanya indikasi kolusi dalam penegakan perda tersebut, antara Pemkab Pati dan pengusaha karaoke.
"Kami unjuk rasa untuk mencegah ketidakadilan, ketimpangan hukum, jangan sampai keadilan dan kenyamanan rakyat Pati terusik. Hanya karena hukum pemerintahnya yang terpuruk," salah satu orasi mahasiswa.
PMII cabang Pati juga menilai adanya keruwetan hukum di Kabupaten Pati pada saat ini. Dan mereka menyatakan akan terus berjuang untuk suramnya hukum di Kabupaten Pati.
Aksi unjuk rasa PMII juga menuntut adanya penegakan Perda No 8 Tahun 2013 yang sudah disahkan dan diberlakukan, Pemkab Pati dalam hal ini Bupati Pati harus tegas dalam penegakan perda, menghindari praktek kolusi dalam penegakan dan penetapan perda serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Walaupun diwarnai dengan bentrokan dengan aparat keamanan, namun perjuangan mahasiswa PMII patut untuk diapresiasi.
"Pemkab Pati bisa membuat dan menetapkan Perda No 8 Tahun 2013, namun Pemkab Pati tidak bisa menegakkan perda tersebut. Ini patut kita curigai adanya kolusi yang terjadi," teriak salah satu orator.
Mahasiswa PMII juga menganggap Bupati Pati dan Satpol PP tidak berdaya dan melempem dengan penegakan perda karaoke. Mereka mencium adanya indikasi kolusi dalam penegakan perda tersebut, antara Pemkab Pati dan pengusaha karaoke.
"Kami unjuk rasa untuk mencegah ketidakadilan, ketimpangan hukum, jangan sampai keadilan dan kenyamanan rakyat Pati terusik. Hanya karena hukum pemerintahnya yang terpuruk," salah satu orasi mahasiswa.
PMII cabang Pati juga menilai adanya keruwetan hukum di Kabupaten Pati pada saat ini. Dan mereka menyatakan akan terus berjuang untuk suramnya hukum di Kabupaten Pati.
Aksi unjuk rasa PMII juga menuntut adanya penegakan Perda No 8 Tahun 2013 yang sudah disahkan dan diberlakukan, Pemkab Pati dalam hal ini Bupati Pati harus tegas dalam penegakan perda, menghindari praktek kolusi dalam penegakan dan penetapan perda serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
 |
| Aparat keamanan berusaha meredam aksi unjuk rasa mahasiswa PMII terkait karaoke, Rabu (2/9/2015). |
0 komentar:
Posting Komentar