(Jateng Headline - PATI) Jika menilik pendidikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masyarakat menilai biaya pendidikan di Pati sangatlah tinggi, dibanding dengan daerah lainnya.
Walaupun pendidikan di Kabupaten Pati sudah ada bantuan opersional baik BOS maupun BOSDA namun dengan alasan tidak mencukupi, pihak sekolah menarik iuran lewat komite sekolah dengan dalih kebutuhan operasional sekolah masih kurang.
Hal itu terungkap ketika Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati, ketika melakukan audiensi beberapa waktu lalu dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pati.
"Kami membandingkan dengan daerah lain yang memang sudah gratis tanpa pungutan apapun, sedangkan di Kabupaten Pati biaya pendidikan sangat tinggi," jelas juru bicara Muslimah HTI Pati, Anys Setyorini.
Tentu apa yang diungkapkan oleh Muslimah HTI sangat mewakili keluhan dari masyarakat Pati pada umumnya bahwa biaya pendidikan di Kabupaten Pati sangatlah mahal.
"Kami sangatlah mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Pati, sementara tingginya biaya pendidikan belum berimbang dengan kualitas pendidikan" paparnya.
Sementara Komisi D DPRD Pati hanya menjawab dengan akan menampung apa yang telah dibeberkan dan dikeluhkan oleh Muslimah HTI Pati untuk selanjutnya akan dibahas dengan pihak terkait Pemkab Pati.
Sementara itu, salah satu pioner sekolah gratis di Kabupaten Pati adalah Pendidikan Al-Masyhur yang ada di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen bahkan menggratiskan siswanya secara menyeluruh hingga biaya untuk ujian sekolah ataupun ujian nasional.
"Kami berusaha semaksimal mungkin tidak menarik biaya sekolah, walaupun kami adalah sekolah swasta. Namun dengan BOS dan BOSDA, kami berusaha mengaturnya hingga kebutuhan sekolah bisa tercukupi semua," jelas Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Masyhur Jatiroto, Ali Masyhur.
Ali juga menambahkan bahwa jika sekolah negeri maka kebutuhan gaji guru sudah tidak terpikirkan lagi, karena gaji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun jika sekolah swasta maka semua biaya kebutuhan sekolah menjadi tanggung jawab sekolah sendiri.
"Sebenarnya tinggal kembali ke hati nurani masing-masing, pendidikan adalah perjuangan dan pengabdian yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu pendidikan yang sudah berkaca kepada kapitalisme maka semuanya tidak bisa gratis, itu yang terjadi di Indonesia dan Kabupaten Pati khususnya," pungkasnya.
Adalah hal yang ironis jika lembaga pendidikan sudah tercemari dengan motif ekonomi seperti yang terjadi, yaitu bisnis lembaga pendidikan yang akhirnya jauh dari kata pengabdian dan perjuangan untuk anak bangsa ini.
Walaupun pendidikan di Kabupaten Pati sudah ada bantuan opersional baik BOS maupun BOSDA namun dengan alasan tidak mencukupi, pihak sekolah menarik iuran lewat komite sekolah dengan dalih kebutuhan operasional sekolah masih kurang.
Hal itu terungkap ketika Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Pati, ketika melakukan audiensi beberapa waktu lalu dengan Komisi D DPRD Kabupaten Pati.
"Kami membandingkan dengan daerah lain yang memang sudah gratis tanpa pungutan apapun, sedangkan di Kabupaten Pati biaya pendidikan sangat tinggi," jelas juru bicara Muslimah HTI Pati, Anys Setyorini.
Tentu apa yang diungkapkan oleh Muslimah HTI sangat mewakili keluhan dari masyarakat Pati pada umumnya bahwa biaya pendidikan di Kabupaten Pati sangatlah mahal.
"Kami sangatlah mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Pati, sementara tingginya biaya pendidikan belum berimbang dengan kualitas pendidikan" paparnya.
Sementara Komisi D DPRD Pati hanya menjawab dengan akan menampung apa yang telah dibeberkan dan dikeluhkan oleh Muslimah HTI Pati untuk selanjutnya akan dibahas dengan pihak terkait Pemkab Pati.
Sementara itu, salah satu pioner sekolah gratis di Kabupaten Pati adalah Pendidikan Al-Masyhur yang ada di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen bahkan menggratiskan siswanya secara menyeluruh hingga biaya untuk ujian sekolah ataupun ujian nasional.
"Kami berusaha semaksimal mungkin tidak menarik biaya sekolah, walaupun kami adalah sekolah swasta. Namun dengan BOS dan BOSDA, kami berusaha mengaturnya hingga kebutuhan sekolah bisa tercukupi semua," jelas Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Masyhur Jatiroto, Ali Masyhur.
Ali juga menambahkan bahwa jika sekolah negeri maka kebutuhan gaji guru sudah tidak terpikirkan lagi, karena gaji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun jika sekolah swasta maka semua biaya kebutuhan sekolah menjadi tanggung jawab sekolah sendiri.
"Sebenarnya tinggal kembali ke hati nurani masing-masing, pendidikan adalah perjuangan dan pengabdian yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu pendidikan yang sudah berkaca kepada kapitalisme maka semuanya tidak bisa gratis, itu yang terjadi di Indonesia dan Kabupaten Pati khususnya," pungkasnya.
Adalah hal yang ironis jika lembaga pendidikan sudah tercemari dengan motif ekonomi seperti yang terjadi, yaitu bisnis lembaga pendidikan yang akhirnya jauh dari kata pengabdian dan perjuangan untuk anak bangsa ini.
 |
| Masyarakat Pati keluhkan mahalnya biaya pendidikan saat ini |
0 komentar:
Posting Komentar