(Jateng Headline - PATI) Banyaknya masyarakat yang mendorong supaya Sudewo ikut kompetisi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, dengan santai mengapresiasi adanya dukungan masyarakat.
Baginya, yang terpenting saat ini adalah berupaya maksimal untuk membantu masyarakat melalui program pemerintah, menjalankan tugas dan kewajibannya selaku anggota DPR-RI. Seperti bedah rumah, Pembangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) dan program lain.
Anggota DPR RI Sudewo belum tertarik dengan Pilkada 2024 dan lebih konsentrasi tugas dan kewajibannya sebagai legislator. |
"Saya
sangat berterima kasih pada masyarakat yang suka pada saya,
Pilkada masih lama dua tahun lagi, yang terpenting saat ini adalah
berupaya semaksimal membantu apa yang dibutuhkan
masyarakat," terangnya, Senin (26/12/22) di kediamannya.
Sudewo menandaskan jika saat ini dirinya fokus dan konsentrasi memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya
selaku anggota DPR-RI.
Anggota
DPR RI Sudewo juga menyoroti kebijakan Zero Odol (Over Dimensi Over
Load) untuk kendaraan truk yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) belum sepenuhnya siap.
Bahkan
Sudewo menilai pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik
bagi para pemilik Odol ini. Sehingga, tidak heran apabila kebijakan Zero Odol masih menjadi polemik.
”Dampak dari Zero Odol ini, otomatis jumlah
kendaraan akan bertambah lebih banyak sehingga bisa menyebabkan
kemacetan lalu lintas,” jelas Sudewo.
Kemudian
dampak lainnya, lanjut Sudewo, saat ini kondisi kebutuhan pokok tengah
naik. Hal ini karena biaya angkut barang yang sebagian besar menggunakan
truk Odol itu juga mengalami kenaikan. Sementara daya beli masyarakat
rendah
”Maka penertiban
truk odol ini harus dipertimbangkan secara matang, supaya segala dampak
yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan
masalah odol, tetapi justru menimbulkan persoalan yang lebih besar,”
tegasnya.
Pihaknya pun
memberikan saran kepada pemerintah terkait polemik Odol tersebut.
Terlebih, masalah Odol ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi
lintas sektoral.
Menurutnya,
pemerintah setidaknya memberikan toleransi kepada Odol disertai dengan
ketentuan-ketentuan umum, termasuk batasan muatan truk agar tidak
merusak jalan. Bahkan pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan
survei terlebih dahulu agar nantinya ada titik tengah mengenai Odol ini.
0 komentar:
Posting Komentar